Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: BELANJA MODAL, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAN UKURAN DAERAH

Amrie Firmansyah — 2024-06-30

Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar kepada masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikasi berbagai pihak atas keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan organisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal, tingkat ketergantungan dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Data penelitian bersumber dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan neraca tahun 2021 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Data penelitian diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Berdasarkan purposive sampling, sampel penelitian ini berjumlah 410 observasi. Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk data cross section. Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja modal dan tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dapat digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pelayanan infrastruktur oleh pemerintah daerah dan implementasi desentralisasi fiskal dalam meningkatkan potensi penerimaan asli pemerintah daerah.

EFEKTIFITAS FASILITAS PPnBM KENDARAAN BERMOTOR DITANGGUNG PEMERINTAH SELAMA PANDEMI COVID-19

Marsya Diah Izdihar — 2024-06-30

Pandemi Covid-19 menyebabkan guncangan terhadap kesehatan manusia sekaligus perekonomian. Banyak sektor-sektor ekonomi yang menghadapi tekanan akibat pandemi, termasuk industri otomotif. Industri otomotif dianggap salah satu sektor industri penting dan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong bangkitnya sektor industri otomotif ini adalah dengan memberikan fasilitas PPnBM Kendaraan Bermotor yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP). Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh pemberian fasilitas tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dianalisis berdasarkan empat aspek yaitu likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear data panel dengan pendekatan Feasible Generalized Least Square (FGLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas namun berpengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas perusahaan di industri otomotif. Sementara itu, fasilitas PPnBM Kendaraan Bermotor DTP berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas dan aktivitas namun tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas dan solvabilitas perusahaan di industri otomotif. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri otomotif di Indonesia memiliki good governance dalam kinerja perusahaan

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEJABAT PERBENDAHARAAN: STUDI KASUS PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

Ali Said — 2024-06-30

Abstract

This study aims to determine the implementation of regulations for treasury officials as well as the effectiveness and efficiency of their performance at the Regency/City Office of Ministry of Religion. Treasury officials are limited to Commitment-Making Officer (PPK), Payment Instruction Signing Officer (PPSPM), and Expenditure Treasurer. The research problem formulation revolves around the implementation, effectiveness and efficiency of treasury officials. The research method used is descriptive quantitative. Research data was obtained through questionnaires, data documentation from the Ministry of Finance, and interviews with key sources or informants. Data validity is maintained by triangulation and obtaining from valid sources. The results of the study show that the implementation of the appointment of treasury officials is in accordance with statutory regulations and takes into account their competencies. PPK has demonstrated good quality performance, in accordance with applicable laws and regulations. PPSPM's performance in general is also good, but still requires improvement in terms of reporting. Meanwhile, the performance of the Expenditure Treasurer is in position 5 (good) on a scale of 6. The treasurer's performance requires improvement, especially in terms of reporting to the State Treasury Services Office and the Financial Audit Agency. With regard to efficiency, it was found that there were inefficiencies in the payment of honorarium for treasury officials. You can still save on honorarium payments without reducing the quality of performance.

PROJECTION OF INFRASTRUCTURE BUDGET REQUIREMENTS USING TIME SERIES ANALYSIS

shiddiq ardhi irawan — 2024-06-30

In implementing the mandate of the 1945 Constitution, the Government uses the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) instrument to realize the state's goals, namely advancing the general welfare of the entire Indonesian nation. The structure of state spending in the APBN consists of central government spending and transfer spending to regions. Infrastructure spending is state spending that has a large portion in the APBN because it is direct spending related to accelerating the development of public service facilities and the economy. In addition, the allocation of infrastructure spending since 2014 has continued to increase, thereby reducing fiscal space and the portion of spending for other priority activities. Therefore, it is necessary to accurately calculate infrastructure spending needs for the following year so that it can be allocated effectively and efficiently. The data used in projecting infrastructure spending for 2025 is annual data for 11 years. The data is divided into three parts according to the conditions of each data. The results of the stationary test show that the data used is not stationary in terms of variance so that not all time series analysis models can be used. Based on the results of several time series analysis models, the single exponential smoothing model on the second data has the smallest MAPE value, namely 9.8. From this model, a projection for infrastructure spending in 2025 is IDR 425.557 trillion.

Optimizing Shariah-compliant KPBU Financing for Infrastructure Development

Eri Hariyanto — 2024-06-30

APBN sebagai salah satu sumber pendanaan infrastruktur memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya melakukan ekstensifikasi sumber pendanaan infrastrtuktur. Salah satu sumber pendanaan tersebut berasal dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Saat ini pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU telah berjalan dengan baik. Namun, untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Indonesia diperlukan upaya tambahan terutama dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan. Dalam kajian ini, penulis mencoba membuat gagasan tentang upaya optimalisasi pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU syariah. Kajian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersumber dari wawancara dengan para ahli terkait. Hasil wawancara tersebut kemudian diolah bersama data-data sekunder yang dikumpulkan. Hasil kajian yang diperoleh menyimpulkan bahwa pembiayaan KPBU dengan skema syariah untuk membiayai sebagian dari proyek KPBU khususnya pembangunan infrastruktur sangat memungkinkan untuk diterapkan. Skema pembiayaan KPBU secara syariah dapat dilaksanakan dengan beberapa metode diantaranya melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kerjasama pembiayaan dengan bank syariah di Indonesia, dan kerjasama pembiayaan dengan lembaga pembiayaan internasional yang memiliki skema Syariah seperti Islamic Development Bank (IsDB)

EKSTENSIFIKASI CUKAI TERHADAP “SAVOURY FOOD” UNTUK KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

Boy Riansyah — 2024-06-30

Produk pangan olahan merupakan salah satu produk yang konsumsinya cukup besar di Indonesia. Terbukti dari semakin meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat Indonesia terhadap konsumsi produk pangan olahan dari tahun ke tahun. Di balik besarnya konsumsi masyarakat akan produk pangan olahan, kandungan natrium dari produk pangan olahan yang tersedia saat ini telah melebihi batas anjuran atau kewajaran konsumsi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan atau BPOM. Kelebihan konsumsi natrium pada kenyataannya telah menyebabkan penyakit degeneratif seperti obesitas, hipertensi atau penyakit lainnya. Biaya kesehatan akibat adanya penyakit tersebut juga semakin membebani anggaran kesehatan negara. Oleh sebab itu perlu adanya pengaturan pengendalian konsumsi baik dengan kebijakan fiskal maupun kebijakan non fiskal. Kebijakan fiskal dapat berupa cukai yang dapat mengendalikan konsumsi, mengubah pola konsumsi, mendorong produsen untuk memproduksi produk olahan yang lebih sehat sekaligus mengompensasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh produk pangan olahan tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk melihat kelayakan cukai dilihat dari rasionalitas, desain dan administrasi cukai, dan upaya peningkatan kesehatan melalui cukai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan pendekatan tersebut didapatkan hasil bahwa cukai merupakan kebijakan yang dianggap tepat dalam mengendalikan natrium yang terkandung dalam produksi pangan olahan jika dibarengi dengan kebijakan non fiskal lain seperti edukasi, pelabelan kandungan natrium, dan penetapan batasan konsumsi natrium yang wajar.