STUDI KOMPARASI STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DOI:
https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss1.art152Keywords:
PBB-P2, Pengurangan Pajak, DesentralisasiAbstract
Salah satu produk desentralisasi fiskal adalah pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun demikian, beberapa daerah kesulitan memenuhi kewajiban dalam bidang pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sejak didaerahkan sehingga menjauhi harga pasar sesuai amanat Undang-Undang. Dampaknya, saat NJOP disesuaikan dengan harga pasar, nilai PBB-P2 naik sangat tinggi dan berpotensi memberatkan masyarakat. Penelitian ini membandingkan upaya pemberian stimulus PBB agar masyarakat tidak merasa terbebani atas proses penyesuaian NJOP. Simulasi dilakukan dengan beberapa skema yang diterapkan untuk melihat dampak stimulus terhadap beban pajak di tahun terkait. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pemerintah daerah yang mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di masa lalu dan ada Pemerintah Daerah yang membuat skema lain. Jika dilihat dari sudut pandang pembayar pajak, skema yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan lebih mudah diterima karena kenaikan ketetapan PBB tidak bisa melebihi 120% ketetapan pajak tahun sebelumnya, sedangkan skema yang lain berpeluang melebihi angka tersebut.
References
Amornsiripanitch, N. (2020). Why Are Residential Property Tax Rates Regressive? Available at SSRN 3729072.
Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. International journal of social research methodology, 8(1), 19-32.
Badan Keuangan Kota Gorontalo. (2021). Realisasi Pajak Daerah. Retrieved from: https://yanjak.gorontalokota.go.id/realisasi-pajak-daerah/realisasi-bulanan
Basso, A. (2021). Asosiasi Kepala Desa Protes Kenaikan NJOP, Ini Penjelasan Bapenda Kabupaten Tulungagung. Jatim TImes. Retrieved from https://jatimtimes.com/baca/233661/20210119/173000/asosiasi-kepala-desa-protes-kenaikan-njop-ini-penjelasan-bapenda-kabupaten-tulungagung
Chow, H. K., & Wilson, P. (2011). Monetary policy in Singapore and the global financial crisis. https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=2351&context=soe_research.
DJPK. (2014). Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
DKI Jakarta. (2020). Data Target jenis-jenis Pajak Jakarta. Retrieved from: https://data.jakarta.go.id/dataset/data-target-jenis-jenis-pajak-jakarta-2012-s-d-2016
Katili, A., Irigisa, I., & Pakaya, A. R. (2020). The Influence Of Taxpayer Awareness And Tax Supervision on Collection Efficacy Of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Gorontalo City. JCRS (Journal of Community Research and Service), 4(2), 77-85.
Kelly, R. (2003). Property taxation in Indonesia: Challenges from decentralization: Lincoln Institute of Land Policy.
Khairani, S., & Wijaya, T. (2014). The Effect of Palembang City Government Readiness in Accepting The Transfer of PBB-P2 and BPHTB as A Local Tax on The Taxpayer’s Perception. STIE Multi Data Palembang, 145.
Mahi, B. R., Rinto, A. P., & Damayanti, S. A. (2019). Kebijakan Perpajakan: Optimalisasi Insentif dan Kesinambungan Fiskal: Gramedia.
Muin, M. A. (2021). KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PINRANG. Cateris Paribus Journal, 1(1), 29-42.
Musgrave, R. A. (1974). Is a property tax on housing regressive? The American Economic Review, 64(2), 222-229.
Nasution, A. (2017). The government decentralization program in Indonesia Central and local government relations in Asia: Edward Elgar Publishing.
Oppewal, H., Paas, L. J., Crouch, G. I., & Huybers, T. (2010). Segmenting consumers based on how they spend a tax rebate: An analysis of the Australian stimulus payment. Journal of Economic Psychology, 31(4), 510-519.
Permana, D. A. (2020). Pajak Bumi dan Bangunan Naik 130 Persen, Paguyuban Kepala Desa Protes. Kompas.com. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2020/02/03/09355061/pajak-bumi-dan-bangunan-naik-130-persen-paguyuban-kepala-desa-protes?page=all
PKN STAN. (2020). Laporan Program Pengabdian Masyarakat Kabupaten Kaur.
Rogow, R. B. (1976). An Analysis of the Impact of Property Tax Credit/Rebate Programs on State Revenues and Tax Equity.
Safaruddin, S., Abdullah, M., & Oktaviani, S. (2020). Analisis Potensi Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadao Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Kendari). JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 5(2), 190-204.
Safitra, D. A. (2022). Penilaian Massal: Implementasi di Indonesia. Klaten: Penerbit Lakeisha.
Setiadi, N. J. (2003). Perilaku konsumen: Konsep dan implikasi untuk strategi dan penelitian pemasaran. Jakarta: Prenada Media, 125.
Shazmin, S., Sipan, I., & Sapri, M. (2016). Property tax assessment incentives for green building: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 536-548.
Tinangon, J. J., & Patara, W. (2016). Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Perhitungan Pbb-p2 Berdasarkan Njop pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset
Kabupaten. Minahasa Selatan. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1), 2947.
Wayne, C. B., Gregory, G. C., & Joseph, M. W. (2008). The craft of research: University of Chicago Press, Chocago, London.
Woo, J. J. (2021). Singapore’s Response to Covid-19 Capacity-building and Pandemics (pp. 67-96): Springer.
