STUDI KOMPARASI PENGHITUNGAN BIAYA OUTPUT DENGAN MENGGUNAKAN METODE DIRECT COSTING DAN FULL COSTING:
STUDI KASUS OUTPUT DIKLAT BARANG DAN JASA PADA LIMA BALAI DIKLAT KEUANGAN DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
DOI:
https://doi.org/10.33827/akurasi2017.vol1.iss1.art19Keywords:
penghitungan biaya (costing), sistem penganggaran, penganggaran berbasis kinerja (PBK), diklat barang dan jasa, RKA K/L, direct costing, full costingAbstract
Kajian ini bertujuan untuk membandingkan antara penggunaan metode direct costing dan full costing dalam penghitungan biaya output. Studi komparasi dilakukan dengan membandingkan hasil penghitungan biaya dengan menggunakan kedua metode tersebut dan membandingkan biaya hasil penghitungan dengan metode full costing dengan membandingkan biayanya antar-BDK, antar-waktu, dan antar-BDK-waktu. Metode full costing dinilai dapat menunjukkan informasi biaya yang lebih baik bagi pimpinan K/L maupun pengguna anggaran yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan metode direct costing yang hingga saat ini digunakan dalam penghitungan biaya dalam RKA K/L. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode analisis komparasi. Data yang digunakan adalah data output diklat pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan dari 5 Balai Diklat Keuangan di BPPK pada tahun 2012 hingga 2015. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa hasil penghitungan biaya dengan menggunakan metode full costing lebih besar 23% dibandingkan jika menggunakan metode direct costing. Hal ini akan berdampak pada hasil evaluasi kinerja output diklat PBJ karena belum memperhitungkan seluruh sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan output diklat PBJ. Ketersediaan IT yang memadai menjadi syarat penting dalam penerapan metode full costing dalam sistem penganggaran dan perlu terdapat media pembelajaran yang tepat dalam rangka transfer knowledge metode full costing.
References
Barrett, Richard. 2009. Performance-Based Budgeting. White Paper No. WP3069-A. U.S Federal Government. Februari.
Carter, dan Usry. 2005. Akuntansi Biaya. Edisi 13. Salemba Empat. Jakarta.
Drury, Colin. 2012. Management and Cost Accounting, Eighth Edition. Cengange Learning. United Kingdom.
Department of Treasury and Finance. 2001. Costing and Pricing Government Output: guidelines for use by agencies, fourth edition.Government of Western Australia.
Diamond, Jack. 2003.From Program to Performance Budgeting; The Challenge forEmerging Market Economies.IMF Working Paper 03/169 (Washington:International Monetary Fund).
Hansen, R. Don, Maryanne M. Mowen, dan Liming Guan. 2009. Cost Management: accounting and control, sixth edition. South-Western Cengange Learning. USA.
Hongren, Charles T., Srikant M. Datar, dan Madhav V. Rajan. 2012. Cost Accounting: a managerial emphasis. Pearson. England.
Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: bagaimanameneliti dan menulis tesis?, edisi 3. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Mikesell, J. 1995.Fiscal Administration: Analysis and Applications for the Public Sector.(Texas: Harcourt Brace College Publishers).
Mulyadi. 1999.Akuntansi Biaya. BPFE. Yogyakarta.
New South Wales Treasury. 2007. Service Costing in General Government Sector Agencies: policy and guidelines paper.
Neubrain, 2007. Performance-Based Budgeting: methodology and tools. White Paper.
Periasamy, Dr. P. 2010. A Textbook of Financial, Cost and Management Accounting. Himalaya Publishing House/Geetanjali Press Nagpur. Mumbai.
Rayburn, Letricia Gayle. 1999.Akuntansi Biaya: dengan menggunakan pendekatan manajemen biaya Jilid I, Edisi Keenam (alih bahas Sugyarto, SE). Jakarta: PenerbitErlangga.
The Treasury. 1994. Improving Output Costing: guidelines and examples. New Zealand.
PMK No. 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
PMK No.71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
