KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: BELANJA MODAL, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAN UKURAN DAERAH

Authors

  • Amrie Firmansyah Politeknik Keuangan Negara STAN

DOI:

https://doi.org/10.33827/akurasi2024.vol6.iss1.art194

Keywords:

aset daerah, belanja daerah, pinjaman daerah, pendapatan asli daerah, transfer ke daerah

Abstract

Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar kepada masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikasi berbagai pihak atas keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan organisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal, tingkat ketergantungan dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Data penelitian bersumber dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan neraca tahun 2021 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Data penelitian diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Berdasarkan purposive sampling, sampel penelitian ini berjumlah 410 observasi. Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk data cross section. Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja modal dan tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dapat digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pelayanan infrastruktur oleh pemerintah daerah dan implementasi desentralisasi fiskal dalam meningkatkan potensi penerimaan asli pemerintah daerah.

References

Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh leverage, ukuran pemerintahan daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 11(2), 1–14. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4477
Afifah, S. I., & Adnan, A. (2022). Pengaruh varian anggaran, ukuran pemerintah daerah, dan kapasitas fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 7(3), 485–498. https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21670
Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak pendapatan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 10(2), 291–296. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1295
Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(6), 2572–2580. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1150
Elena, M. (2021). Sri Mulyani sebut implementasi desentralisasi fiskal masih hadapi 4 tantangan. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210913/10/1441498/sri-mulyani-sebut-implementasi-desentralisasi-fiskal-masih-hadapi-4-tantangan
Estutik, R. S., & Firmansyah, A. (2019). Profesi akuntan syariah untuk mendukung perekonomian syariah. Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan, 6(2), 1091–1100. https://doi.org/10.32722/acc.v6i2.2456
Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer pricing aggressiveness, thin capitalization, political connection, tax avoidance: does corporate governance have a role in Indonesia? Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 7(1), 63–93. https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i1.17313
Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas laporan keuangan di Indonesia: transparansi informasi keuangan dan karakteristik pemerintah daerah. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI), 4(2), 181–197. https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180
Freeman, R. E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. Boston : Pitman.
Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 5(2), 116–130. https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14194
Heald, D. (2012). Why is transparency about public expenditure so elusive? International Review of Administrative Sciences, 78(1), 30–49. https://doi.org/10.1177/0020852311429931
Hill, C. W. ., & Jones, T. M. (1992). Stakeholder-agency theory. Journal of Management Studies, 29(2), 131–154.
Khikmah, A. (2014). Pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan konsep value for money. Jurnal Akuntansi Unesa, 3(1), 1–25. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/10496
Klikpajak.id. (n.d.). 4 penyebab desentralisasi fiskal berjalan kurang optimal. https://klikpajak.id/blog/4-penyebab-desentralisasi-fiskal-berjalan-kurang-optimal/
Lada, A., Rosmiati, R., & Samadara, S. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit, 6(2), 12–21. https://doi.org/10.32511/jaka.v2i1.261
Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 5(2), 390–399. https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373
Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(6), 1–17. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4056/
Nuryani, N., & Firmansyah, A. (2020). Determinants of transparency in financial management on local government websites : evidence from Indonesia. Humanities and Social Sciences Letters, 8(2), 145–155. https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.82.145.155
Peraturan Pemerintah RI. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010
Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. Among Makarti, 14(2), 1–12. https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.213
Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun anggaran 2016-2020. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 5(3), 2296–2313. https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1684
Ramadana, S. W., & Bahgia, S. (2023). Determinansi kinerja keuangan pemerintah daerah. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 7(2), 1831–1840. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590
Setiani, I., & Ismunawan, I. (2022). Pengaruh pengangguran pertumbuhan ekonomi kemiskinan dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3), 261–276. https://www.bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/2201
Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(2), 410–415. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547
Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah: studi kasus di Kabupaten Tegal periode 2016-2019. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship, 11(2), 303. https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893

Downloads

Published

2024-06-30