DAMPAK PENGGUNAAN PAJAK ROKOK DAN INTERCEPT DAU TERHADAP DEFISIT DJS KESEHATAN
Abstract
The deficit experienced by Health Social Security Fund (Dana Jaminan Sosial/DJS) Kesehatan encourages the Government to look forward to the alternative policies that are focused on efforts to strengthen DJS Kesehatan revenues and expenditure efficiency. In 2018, the Government implemented policies of the obligation to use the Cigarette Tax and General Allocation Fund (DAU) intercept (for local government who have National Health Security (JKN) arrears to cover the DJS Kesehatan deficit. The purpose of this study is to see the effectiveness of the obligation to use cigarette tax and DAU intercept in reducing the DJS Kesehatan deficit. The method used is a comparative descriptive method with a quantitative approach using secondary data and information from BPJS Kesehatan. From the analysis, we found that the policy of using cigarette tax and DAU intercept is not effective enough in overcoming the DJS Kesehatan deficit. The other impact is the potency to increase the number of Regional Health Security (Jamkesda) participants registered within the regional government and increase the compliance of regional governments in paying JKN contributions.
References
Ahsan. A, 2017. Inovasi Pendanaan Defisit Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Pungutan (Tambahan) atas Rokok untuk Kesehatan (PRUK). Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif.
BPJS Kesehatan, 2016. Kajian Usulan Suntikan Dana Pemerintah untuk DJS Kesehatan 2016. Jakarta.
BPJS Kesehatan. Laporan Pengelolaan Program. Berbagai Tahun.
Endartiwi, S. S. (2015). Indikasi Adverse Selection Pada Peserta Non PBI Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Rajawali Citra Bantul Yogyakarta. Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, Vol. 11, No. 2.
BPK. (2018). Laporan Temuan Pemeriksaan pada BA 999.08 Tahap I. BPK RI.
Friedrich-Ebert-Stiftung, DJSN, 2014. Buku Saku Paham Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jakarta: CV Komunitas Pejaten Mediatama
Kementerian Keuangan. Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. berbagai tahun.
Notoatmodjo Soekidjo, 2008. Kesehatan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 2, No. 5.
Mas’udin, 2017. Identifikasi Permasalah Finansial pada Jaminan Sosial Kesehatan Nasional. Jurnal Info Artha Vol. 1, No. 2. http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/142
Republik Indonesia, 2004. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sektretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia, 2009. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sektretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia, 2011. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Sektretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia, 2011. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Menteri hukum dan hak asasi manusia. Jakarta.
Republik Indonesia, 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PP PBI). Menteri hukum dan hak asasi manusia. Jakarta.
Republik Indonesia, 2013. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Menteri hukum dan hak asasi manusia. Jakarta.
Republik Indonesia, 2013. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Sektretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia, 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tantang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Menteri Keuangan. Jakarta
Republik Indonesia, 2017. PMK Nomor 183 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil. Menteri Keuangan. Jakarta
Republik Indonesia, 2017. PMK Nomor 222 tahun 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan , dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kebijakan ini khusus untuk mendukung supplly side. Menteri Keuangan. Jakarta.
Republik Indonesia, 2018. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Menteri hukum dan hak asasi manusia. Jakarta.
Republik Indonesia, 2018. PMK Nomor 128 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan. Menteri Keuangan. Jakarta
Thabrany, H. (2003). Tinjauan Akademis Tentang Asuransi Kesehatan Nasional. Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan, Universitas Indonesia.
Thabrany, H. (1999). Introduksi Asuransi Kesehatan. Jakarta: Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia.
Yusmal, M. (2011) The Scenario Impact of Local Cigarette Tax To Govenrment ‘s Fiscal And Economic. Widyariset, Vol. 14 No.1 No. 1, 2011. https://www.coursehero.com/file/38089477/388-761-1-SMpdf/
